Pemetaan Organisasi Ruang Pulau Sebatik Dalam Mendukung Kawasan Strategis Nasional Bidang Pertahanan Dan Keamanan
Abstract
Kawasan perbatasan negara di Indonesia telah di tetapkan menjadi kawasan strategis dalam bidang pertahanan dan keamanan, namun demikian masyarakat di lokasi tersebut membutuhkan interaksi lintas negara dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Tujuan penelitian ini adalah (1) memetakan pola pemanfaatan ruang di desa-desa perbatasan Pulau Sebatik, (2) memetakan struktur ruang yang terbentuk berdasarkan distribusi fasilitas pelayanan di desa-desa perbatasan Pulau Sebatik, dan (3) menilai kesesuaian antara organisasi ruang Pulau Sebatik dengan ketetapan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) bidang Pertahanan dan Keamanan. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan mengumpulkan data sekunder dengan satuan desa, dan data primer dengan wawancara semi-terstruktur dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa organisasi ruang Pulau Sebatik yang telah ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Bidang pertahanan keamanan ini masih belum optimal diarahkan mendukung pengembangan aktivitas pertahanan dan keamanan. Hal ini salah satunya dibuktikan dengan beberapa parameter dalam aktivitas pertahanan dan keamanan belum termanifestasikan baik dalam struktur maupun pola ruang.
Full text article
Generated from XML file
References
Adam, U. S., Subagiyo, A., & Wicaksono, A. D. (2019). Pergerakan Lintas Batas Negara Masyarakat Kawasan Perbatasan Antar Negara Indonesia – Papua New Guinea ( Studi Kasus : Distrik Iwur , Kabupaten Pegunungan Bintang ). Planning for Urban Region and Environment, 8(4), 1–10.
Astuti, K. D., & Mahendra, B. I. (2015). Sinkronisasi Rencana Pola Ruang Pada Wilayah Perbatasan Kota Semarang dan Kabupaten Semarang. Conference on Urban Studies and Development Pembangunan Inklusif: Menuju Ruang Dan Lahan Perkotaan Yang Berkeadilan Sinkronisasi, 80 – 88.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2016). Kajian Telaah Kritis Penetapan Kawasan Strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).
Brunet-Jailly, E. (2005). Theorizing borders: An interdisciplinary perspective. Geopolitics, 10(4), 633–649. https://doi.org/10.1080/14650040500318449
Finambello, F., & Suprojo, A. (2019). Analisis Pengaruh Pembangunan Pos Lintas Batas Negara Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Perbatasan. JISIP : Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik, 8(2), 79–87. www.publikasi.unitri.ac.id.
Habiby, F. I. (2020). Dampak Pembangunan Jembatan Suramadu Terhadap Pengembangan Wilayah Kabupaten Bangkalan Ditinjau Dari Teori Harrod-Domar Dengan Teori Lokasi Weber. Jurnal Geografi Dan Pengajarannya, 18(1), 77. https://doi.org/10.26740/jggp.v18n1.p77-90.
Hartati, A. Y., Martin, A., & Soares, M. P. R. (2022). Penguatan Strategi Keamanan Manusia Di Perbatasan Mota Ain (Indonesia) Dengan Batugade (Timor Leste). KEMUDI : Jurnal Ilmu Pemerintahan, 6(2), 98–110. https://doi.org/10.31629/kemudi.v6i02.3220.
Jacob, A. R. P. (2022). Analisis Dampak Pembangunan Pos Lintas Batas Negara terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal Politiconesia, XI(1), 61–66.
Kurnia, M. P. (2017). Strategi Optimalisasi Perdagangan Lintas Batas Indonesia-Malaysia untuk Meningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan. Jurnal Supremasi, 7(1), 1–14.
Lefebvre, H. (1991). The Production of Space. In Blackwell. https://doi.org/10.2307/378107.
Morrill, R. L. (1974). Book Review : The Spatial Organization of Society. In Human Ecology (Vol. 2, Issue 4, pp. 297–300).
Mubarak, M. M., Subagiyo, A., & Dinanti, D. (2019). Persepsi Masyarakat di Kawasan Perbatasan Pulau Sebatik terhadap Persebaran dan Kualitas Sarana dan Prasarana. Planning for Urban Region and Environment, 8(4), 11–22.
Muradi. (2016). Pengelolaan Pengamanan Perbatasan Indonesia. Universitas Padjajaran.
Nugroho, A. S., Rijanta, R., Santoso, P., & Marfai, M. A. (2023). Hubungan Dinamika Sosial Ekonomi Wilayah dengan Interaksi Ruang Kawasan Perbatasan di Pulau Sebatik, Kalimantan Utara. Spatial : Wahana Komunikasi Dan Informasi Geografi, 23(1), 33–47.
Peraturan Pemerintah Nomor 26. (2008). Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
PerPres Nomor 31. (2015). Peraturan Presiden Nomor 31 Tentang Perbatasan Negara di Kalimantan. In Peraturan Presiden Nomor 31 Tentang Perbatasan Negara di Kalimantan.
Pugu, M. R., Yani, Y. M., & Wardhana, W. (2019). Pembangunan Infrastruktur Di Perbatasan Papua: Upaya Menjamin Human Security Dan Melawan Perdagangan Ilegal Lintas Batas. Jurnal Masyarakat Indonesia, 45(1), 76–92.
Rani, F. (2012). Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Meningkatkan Keamanan Wilayah Perbatasan Menurut Perspektif Sosial Pembangunan. Jurnal Transnasional, 4(1), 1–17.
Siregar, C. N., Rahmansyah, S., & Saepudin, E. (2019). Ancaman Keamanan Nasional di Wilayah Perbatasan Indonesia : Studi Kasus Pulau Sebatik dan Tawau (Indonesia-Malaysia). Jurnal Sosioglobal, 4(1), 2019.
Sudiar, S. (2015). Pembangunan Wilayah Perbatasan Negara: Gambaran Tentang Strategi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Darat di Provinsi Kalimantan Utara. Jurna; Administrative Reform, 3(4), 489–500.
Sukwika, T. (2018). Peran Pembangunan Infrastruktur terhadap Ketimpangan Ekonomi Antarwilayah di Indonesia. Jurnal Wilayah Dan Lingkungan, 6(2), 115–113. https://doi.org/10.14710/jwl.6.2.115-130.
Supartono, Sanjaya, A., & Ras, A. R. (2020). Implementasi Kebijakan Keamanan Wilayah Perbatasan Maritim (Studi Kasus: Penanganan Isu Penyelundupan Di Wilayah Pulau Sebatik). Jurnal Keamanan Maritim, 6(2), 99–118.
Undang-Undang (UU) No 26 Tahun 2007. (2007). Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Undang - Undang Nomor 43. (2008). Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. In Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2008.
Wang, J. (2016). Spatial Organization and Structure. In International Encyclopedia of Geography (Issue August, pp. 1–10). John Wiley & Sons, Ltd. https://doi.org/10.1002/9781118786352.wbieg0669.
Yulianto, E., & Rudiatin, E. (2020). Border Trade Agreement dalam Pandangan Masyarakat Desa Aji Kuning Sebatik Tengah : Tinjauan Implementasi Kebijakan. Seminar Nasional Penelitian LPPM UMJ, 1–11.
Yusrina, F. N., Sari, M. I., Chomsa, G., Hudaya, A., Hidayat, D. W., Jordan, E., & Febriyanti, D. (2018). Analisis Pola Permukiman Menggunakan Pendekatan Nearest Neighbour Untuk Kajian Manfaat Objek Wisata Di Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten. Jurnal Geografi, Edukasi Dan Lingkungan, 2(2), 111–120.
Read More
Astuti, K. D., & Mahendra, B. I. (2015). Sinkronisasi Rencana Pola Ruang Pada Wilayah Perbatasan Kota Semarang dan Kabupaten Semarang. Conference on Urban Studies and Development Pembangunan Inklusif: Menuju Ruang Dan Lahan Perkotaan Yang Berkeadilan Sinkronisasi, 80 – 88.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2016). Kajian Telaah Kritis Penetapan Kawasan Strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).
Brunet-Jailly, E. (2005). Theorizing borders: An interdisciplinary perspective. Geopolitics, 10(4), 633–649. https://doi.org/10.1080/14650040500318449
Finambello, F., & Suprojo, A. (2019). Analisis Pengaruh Pembangunan Pos Lintas Batas Negara Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Perbatasan. JISIP : Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik, 8(2), 79–87. www.publikasi.unitri.ac.id.
Habiby, F. I. (2020). Dampak Pembangunan Jembatan Suramadu Terhadap Pengembangan Wilayah Kabupaten Bangkalan Ditinjau Dari Teori Harrod-Domar Dengan Teori Lokasi Weber. Jurnal Geografi Dan Pengajarannya, 18(1), 77. https://doi.org/10.26740/jggp.v18n1.p77-90.
Hartati, A. Y., Martin, A., & Soares, M. P. R. (2022). Penguatan Strategi Keamanan Manusia Di Perbatasan Mota Ain (Indonesia) Dengan Batugade (Timor Leste). KEMUDI : Jurnal Ilmu Pemerintahan, 6(2), 98–110. https://doi.org/10.31629/kemudi.v6i02.3220.
Jacob, A. R. P. (2022). Analisis Dampak Pembangunan Pos Lintas Batas Negara terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal Politiconesia, XI(1), 61–66.
Kurnia, M. P. (2017). Strategi Optimalisasi Perdagangan Lintas Batas Indonesia-Malaysia untuk Meningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan. Jurnal Supremasi, 7(1), 1–14.
Lefebvre, H. (1991). The Production of Space. In Blackwell. https://doi.org/10.2307/378107.
Morrill, R. L. (1974). Book Review : The Spatial Organization of Society. In Human Ecology (Vol. 2, Issue 4, pp. 297–300).
Mubarak, M. M., Subagiyo, A., & Dinanti, D. (2019). Persepsi Masyarakat di Kawasan Perbatasan Pulau Sebatik terhadap Persebaran dan Kualitas Sarana dan Prasarana. Planning for Urban Region and Environment, 8(4), 11–22.
Muradi. (2016). Pengelolaan Pengamanan Perbatasan Indonesia. Universitas Padjajaran.
Nugroho, A. S., Rijanta, R., Santoso, P., & Marfai, M. A. (2023). Hubungan Dinamika Sosial Ekonomi Wilayah dengan Interaksi Ruang Kawasan Perbatasan di Pulau Sebatik, Kalimantan Utara. Spatial : Wahana Komunikasi Dan Informasi Geografi, 23(1), 33–47.
Peraturan Pemerintah Nomor 26. (2008). Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
PerPres Nomor 31. (2015). Peraturan Presiden Nomor 31 Tentang Perbatasan Negara di Kalimantan. In Peraturan Presiden Nomor 31 Tentang Perbatasan Negara di Kalimantan.
Pugu, M. R., Yani, Y. M., & Wardhana, W. (2019). Pembangunan Infrastruktur Di Perbatasan Papua: Upaya Menjamin Human Security Dan Melawan Perdagangan Ilegal Lintas Batas. Jurnal Masyarakat Indonesia, 45(1), 76–92.
Rani, F. (2012). Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Meningkatkan Keamanan Wilayah Perbatasan Menurut Perspektif Sosial Pembangunan. Jurnal Transnasional, 4(1), 1–17.
Siregar, C. N., Rahmansyah, S., & Saepudin, E. (2019). Ancaman Keamanan Nasional di Wilayah Perbatasan Indonesia : Studi Kasus Pulau Sebatik dan Tawau (Indonesia-Malaysia). Jurnal Sosioglobal, 4(1), 2019.
Sudiar, S. (2015). Pembangunan Wilayah Perbatasan Negara: Gambaran Tentang Strategi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Darat di Provinsi Kalimantan Utara. Jurna; Administrative Reform, 3(4), 489–500.
Sukwika, T. (2018). Peran Pembangunan Infrastruktur terhadap Ketimpangan Ekonomi Antarwilayah di Indonesia. Jurnal Wilayah Dan Lingkungan, 6(2), 115–113. https://doi.org/10.14710/jwl.6.2.115-130.
Supartono, Sanjaya, A., & Ras, A. R. (2020). Implementasi Kebijakan Keamanan Wilayah Perbatasan Maritim (Studi Kasus: Penanganan Isu Penyelundupan Di Wilayah Pulau Sebatik). Jurnal Keamanan Maritim, 6(2), 99–118.
Undang-Undang (UU) No 26 Tahun 2007. (2007). Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Undang - Undang Nomor 43. (2008). Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. In Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2008.
Wang, J. (2016). Spatial Organization and Structure. In International Encyclopedia of Geography (Issue August, pp. 1–10). John Wiley & Sons, Ltd. https://doi.org/10.1002/9781118786352.wbieg0669.
Yulianto, E., & Rudiatin, E. (2020). Border Trade Agreement dalam Pandangan Masyarakat Desa Aji Kuning Sebatik Tengah : Tinjauan Implementasi Kebijakan. Seminar Nasional Penelitian LPPM UMJ, 1–11.
Yusrina, F. N., Sari, M. I., Chomsa, G., Hudaya, A., Hidayat, D. W., Jordan, E., & Febriyanti, D. (2018). Analisis Pola Permukiman Menggunakan Pendekatan Nearest Neighbour Untuk Kajian Manfaat Objek Wisata Di Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten. Jurnal Geografi, Edukasi Dan Lingkungan, 2(2), 111–120.
Authors
Agung Satriyo Nugroho, R Rijanta, Purwo Santoso, & Muh Aris Marfai. (2024). Pemetaan Organisasi Ruang Pulau Sebatik Dalam Mendukung Kawasan Strategis Nasional Bidang Pertahanan Dan Keamanan. Jurnal Geografi, Edukasi Dan Lingkungan (JGEL), 8(1), 70–82. https://doi.org/10.22236/jgel.v8i1.12417
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
